Home » Berita » Nasional » Pemerintah Kaji Sekolah Online Mulai April 2026, Demi Tekan Konsumsi Energi Nasional?

Pemerintah Kaji Sekolah Online Mulai April 2026, Demi Tekan Konsumsi Energi Nasional?

Oleh

Sekretariat RW 010/7

sekolah online mulai april 2026
Ilustrasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) - (Foto: ANTARA/HO-Zenius)

JAKARTA, RW 010 Kebon Pala MakasarPemerintah tengah merancang strategi penghematan energi di sektor pendidikan yang meliputi penyesuaian metode pembelajaran baik daring maupun luring.

Langkah itu diambil sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi konsumsi energi nasional mulai April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran.

Pemerintah menjamin bahwa perubahan dalam pola belajar ini tidak akan menurunkan kualitas pendidikan bagi para peserta didik di seluruh Indonesia.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas,” ujarnya Menko PMK Pratikno di Jakarta pada Selasa (17/3/2026).

Dia menekankan bahwa pengalaman dalam mengatur mobilitas selama pandemi Covid-19 menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan ini.

Kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka atau luring.

Penyesuaian metode daring hanya akan diterapkan pada materi pelajaran yang dianggap efektif untuk disampaikan secara jarak jauh.

Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi siswa jika pembelajaran daring diterapkan secara luas.

Langkah itu diambil untuk memastikan tidak ada kendala teknis yang menghalangi hak belajar anak-anak sekolah di berbagai daerah.

Isu strategis lainnya yang muncul adalah penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa.

Pemerintah perlu merumuskan pola distribusi yang baru jika terjadi perubahan jadwal kehadiran siswa di sekolah akibat kebijakan penghematan energi ini.

“Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif,” lanjut Menko PMK Pratikno.

Sinergi ini melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Kementerian Agama untuk menyelaraskan kalender pendidikan nasional.

Hasil dari koordinasi teknis ini akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu yang dekat. Laporan ini mencakup rekomendasi untuk langkah-langkah penghematan serta mitigasi dampak terhadap sektor pendidikan dan kebudayaan.

Penerapan pembelajaran daring yang selektif dianggap efektif dalam mengurangi mobilitas harian, yang secara langsung berpengaruh pada penghematan penggunaan BBM.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu mengutamakan kenyamanan siswa dan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Kebijakan penghematan energi yang mencakup berbagai sektor ini direncanakan akan mulai diterapkan secara efektif pada bulan depan.

Diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pola baru ini untuk mendukung ketahanan energi nasional di tengah ketidakstabilan global.

Bagikan:

Leave a Comment